Bandung – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengumumkan akan menerbitkan peraturan daerah (Pergob) untuk memudahkan pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi warga Jawa Barat.
Tn. Didi mengatakan salah satu keluhan paling umum yang diterimanya adalah pemilik mobil bekas tanpa identitas negara kesulitan membayar pajak mereka.
“Soalnya, untuk bisa bayar pajak harus cari STNK pemilik pertama mobil itu,” kata Didi dalam video yang diunggah di akun Instagram miliknya @dedimulyadi71, dikutip Senin, 17 Maret 2025.
Didi menyatakan, ke depannya bukan lagi menjadi tanggung jawab wajib pajak untuk berkomunikasi dengan pemilik pertama terkait pembayaran pajak.
“Saya cuma mikir, ini bisa dibuat aturan yang menyebutkan wajib pajak tidak bertanggung jawab menghubungi pemilik asli motor atau mobil, pemilik STNK,” ujarnya.
Setelahnya, tanggung jawab untuk menghubungi pemilik pertama kendaraan berada pada penyelenggara yang memungut pajak kendaraan.
Didi mengaku telah menghubungi Dinas Pendapatan Daerah (Papinda) Jawa Barat sebagai langkah tindak lanjut untuk menetapkan regulasi terkait.
Baru-baru ini saya menghubungi staf Kantor Wilayah Papinda di Jawa Barat untuk meminta mereka membuat peraturan yang akan menghilangkan kebutuhan wajib pajak kendaraan untuk mencari pemilik pertama kendaraan atau menyiapkan kartu identitas. Ia mengatakan, tanggung jawab penyelesaian prosedur tersebut berada di tangan Provinsi Jawa Barat melalui kantor Samsat di masing-masing kabupaten/kota.
Didi menambahkan, pihaknya juga meluncurkan sistem pembayaran mencicil yang memungkinkan masyarakat membayar pajak lewat aplikasi.
“Pajak kendaraan roda dua dan roda empat bisa dibayarkan secara mencicil melalui aplikasi T-Samsat,” ujarnya.
Penulis: Arbi Salim
Sumber berita dari Liputan6.com
