Industri otomotif menghadapi tantangan tahun ini. Yang satu berkaitan dengan kebijakan opsi pajak. Meskipun pemerintah daerah memberikan keringanan pajak, sifatnya hanya sementara.
Pemungutan kredit pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Pilihan hukum dinyatakan sebagai pajak tambahan dengan tarif tertentu.
Departemen industri mengatakan 25 negara bagian telah menawarkan opsi bebas pajak. Namun, ini bersifat sementara dan tidak permanen. Beberapa insentif berlaku selama 3 hingga 12 bulan.
Hal ini sesuai dengan surat edaran 900.1.13.1/6764/SJ yang diterbitkan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada 20 Desember 2024. Kebijakan ini mengharuskan Gubernur memberikan pengecualian atau pengurangan dasar pengenaan pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, dan Opsen BBNKB.
Menanggapi hal itu, PT Astra Honda Motor (AHM) mengatakan insentif dari masing-masing pemerintah daerah dapat meredam dampak kenaikan harga akibat opsi pajak.
“Opsi pertama, tidak semua pemerintah daerah, termasuk DKI, melaksanakan,” kata General Manager Corporate Communication PT AHM Ahmad Muhibdin di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (2/6/2025).
“Mereka yang melaksanakan keputusan ini akan memiliki insentif bagi konsumen, jadi meskipun opsi ini dilaksanakan, itu tidak akan mempengaruhi harga, dan jika melihat harga dolar terkini dan menghitung selisihnya, itu tidak akan besar,” jelasnya.
“Apa artinya bagi kita? Pasar ini tidak hanya didorong oleh pilihan, ada banyak faktor. Penerimaan masyarakat terhadap produk baru tidak hanya soal harga,” imbuhnya.
“Namun daya beli juga berperan,” kata Moheb.
“Pameran ini dijadwalkan ditutup pada akhir Januari dan kami berharap hasilnya baik,” tambah Moheb.
Ia berharap pasar sepeda motor akan terus tumbuh sejak tahun lalu.
Opsi pajak atau biaya tambahan adalah salah satu alat baru yang dapat meningkatkan harga sepeda motor secara signifikan paling cepat pada tahun 2025. Untungnya, ada beberapa yurisdiksi yang menunda penerapan opsi ini.
“Intinya, kami berharap dapat mencapai pertumbuhan yang sama tahun ini seperti tahun lalu. Jika kemarin AISI mengatakan bahwa angkanya 6,4-6,7 juta unit, kami berharap dapat mencapai pasar sebesar itu, tetapi kami akan terus memantau perkembangan tiga bulan pertama,” kata Mohib.
“Baik itu harga produk atau harga barang konsumsi lainnya, perubahan harga ditransmisikan dan berdampak besar pada daya beli. Perekonomian secara keseluruhan sedang terpukul besar. Kita lihat saja apa yang terjadi dalam tiga bulan ke depan dan apa yang terjadi kemudian pada 6,4 juta hingga 6,7 juta (dalam jutaan). Apakah masih relevan atau tidak,” katanya.
Sigit Komala, Kepala Urusan Komersial Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI), mengatakan penambahan opsi dapat meningkatkan harga sepeda motor baru secara signifikan.
Tarif pilihan PKB (pajak kendaraan bermotor) dihitung berdasarkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dan ditetapkan sebesar 66%. Sementara itu, tarif pilihan BBNKB (biaya balik nama kendaraan bermotor) juga ditetapkan sebesar 66% berdasarkan jumlah pajak yang dibayarkan.
Sigit mengatakan, berdasarkan simulasi perhitungan AISI, harga sepeda motor baru akan naik sekitar Rp800 ribu hingga Rp2 juta, tergantung jenis sepeda motornya. Kenaikan ini setara dengan kenaikan harga sepeda motor baru yang dijual di jalan sebesar 5-7%, atau dua hingga tiga kali lipat tingkat inflasi. Kenaikan harga ini akan memberikan beban tambahan pada konsumen.
“Konsumen sepeda motor sangat sensitif terhadap kenaikan harga. Opsi pajak bisa menaikkan harga sepeda motor di segmen entry level hingga lebih dari Rp800.000. Segmen menengah ke atas bisa naik hingga Rp2 juta. Ini akan menekan permintaan meski sepeda motor merupakan alat transportasi produktif yang sangat dibutuhkan di tengah masyarakat yang daya belinya masih lemah,” kata Sigit dalam keterangan resmi yang diterima Detik Auto belum lama ini.
Sumber berita : Detik.com
